PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) (STUDI KASUS PUTUSAN NO.158/G.TUN/2005/PTUN.JKT)

Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak bagi pemegang hak atas tanah yang berguna untuk membuktikan kebenaran data fisik maupun data yuridis atas bidang tanah. Karena itu untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah harus melalui suatu proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Untuk mendapatkan data fisik atas bidang tanah dilakukan pengukuran dengan cara musyawarah dengan pemilik tanah yang berbatasan, hal ini untuk menghindari terjadinya satu bidang tanah memiliki satu atau lebih tanda bukti hak. Adapun pengertian sertifikat tumpang tindih (Overlapping) adalah sertifikatsertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama, apabila terjadi sertifikat tumpang tindih maka salah satu harus dibatalkan. Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Akibat Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) maka permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih (Overlapping) serta Hal-hal apa saja yang menyebabkan timbulnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih (Overlapping). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian Permasalahan yang dapat timbul atas tanah disebabkan karena adanya tumpang tindih penggunaan-penggunaan hak atas sebidang tanah yang bersertifikat maupun yang belum beralas hak sertifikat. Keadaan sangat memprihatinkan karena tanah hanya dilindungi surat keterangan tanah yang berupa surat pernyataan menggarap tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat, sedangkan surat keterangan itu belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegangnya, melainkan hanya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah. Surat keterangan tanah adalah surat pernyataan menggarap tanah dalam bentuk formulir diperoleh dari kelurahan dan diisi sendiri oleh penggarap setempat. Tumpang tindih hak atas tanah tersebut akan menimbulkan konflik antara surat keterangan tanah dan sertifikat hak atas tanah, memerlukan penyelesaian demi kepastian hukum baik dengan upaya litigasi maupun non litigasi. Konsep penguasaan hak atas tanah dalam penulisan ini menguraikan, konsep penguasaan hak atas tanah menurut hukum adat, konsep penguasaan hak atas tanah menurut Agrarischwet (S.1870-55), konsep penguasaan hak atas tanah menurut UUPA (UU No. 5 tahun 1960), selanjutnya pemanfaatan/penggunaan hak atas tanah serta kekuatan pembuktian hak atas tanah berupa surat keterangan tanah dan sertifikat hak atas tanah.

1.  UEU-Undergraduate-2719-cover1_DENNY YANDRI HOTMAULI (2003-41-160).pdf - 35 KB
2.  UEU-Undergraduate-2719-pengesahan1_DENNY YANDRI HOTMAULI (2003-41-160).pdf - 9 KB
3.  UEU-Undergraduate-2719-pernyatanpersetujuan1_DENNY YANDRI HOTMAULI (2003-41-160).pdf - 10 KB
4.  UEU-Undergraduate-2719-abstrak1_DENNY YANDRI HOTMAULI (2003-41-160).pdf - 9 KB
5.  UEU-Undergraduate-2719-daftarisi1_DENNY YANDRI HOTMAULI (2003-41-160).pdf - 11 KB
6.  UEU-Undergraduate-2719-daftarpustaka1_DENNY YANDRI HOTMAULI (2003-41-160).pdf - 16 KB
7.  UEU-Undergraduate-2719-bab11_DENNY YANDRI HOTMAULI (2003-41-160).pdf - 38 KB

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) provinsi DKI Jakarta
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER / RUMAH SAKIT MELALUI PROSES MEDIASI DI LUAR PENGADILAN
• PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KAB
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PROVINSI DKI JAKARTA

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) provinsi DKI Jakarta
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM
• PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) (STUDI KASUS PUTUSAN No.158/G.TUN/2005/PTUN.JKT)
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER / RUMAH SAKIT MELALUI PROSES MEDIASI DI LUAR PENGADILAN
• PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KAB
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP